Sumber :
- Antara/ Rosa Panggabean
VIVAnews - Kementerian Pekerjaan Umum berencana untuk membuat pembangkit listrik di daerah Muara Juloi, Kalimantan. Proyek tersebut bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Korea, yakni Korea Midland Power Co. Ltd.
Baca Juga :
Indonesia U-23 Kalah dari Irak U-23
Pembangkit tenaga listrik tenaga air ini nantinya menggunakan skema public private partnership (PPP) atau kerja sama pemerintah dan swasta.
Baca Juga :
Jelang Hari Kebebasan Pers Sedunia, Gaza Berduka Atas Kematian 140 Jurnalis dalam Serangan Israel
Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto, mengatakan, kerja sama ini dilakukan, karena Indonesia mempunyai potensi pengembangan sumber daya air yang amat besar dan tidak mampu dikelola seluruhnya oleh pemerintah.
"Jadi, mereka yang membangun, dipakai untuk pembangkit listrik. Nanti, kalau ada kekurangan akan ditambah oleh pemerintah," kata Djoko saat ditemui usai acara penandatanganan nota kesepahaman (memorandum of understanding) antara Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Korea Midland Power Co. Ltd, di Jakarta, Senin 1 April 2013.
Bantuan yang diberikan oleh pemerintah, menurut Djoko, akan berbentuk seperti pemberian dana dukungan kelayakan proyek atau viability gap fund (VGF) pada pembangunan jalan tol.
Sementara itu, pembangunan pembangkit tenaga listrik dari waduk ini dilakukan, karena fungsi waduk dengan tujuan pemenuhan irigasi dan air baku saja tidak cukup.
Djoko mengatakan, potensi air yang bisa ditampung di waduk itu sekitar 880 juta meter kubik dan bisa menghasilkan listrik lebih dari 200 megawatt.
Presiden dan Chief Executive Officer (CEO) Korea Midland Power, Choi Pyeong-Rak, mengatakan, pihaknya yakin bisa berkontribusi untuk pengembangan pembangkit listrik di Kalimantan.
Sebab, perseroan, menurut dia, telah memiliki empat proyek pembangkit lainnya yang tersebar di seluruh Indonesia. Nilai investasi untuk proyek itu diperkirakan sekitar US$400 juta. (art)
Halaman Selanjutnya
Bantuan yang diberikan oleh pemerintah, menurut Djoko, akan berbentuk seperti pemberian dana dukungan kelayakan proyek atau viability gap fund (VGF) pada pembangunan jalan tol.
